Tim Hukum Prabowo-Sandi: Kecurangan TSM Pertama Capres Jokowi Vote Buying

Mula Akmal ยท Jumat, 14 Juni 2019 - 14:30 WIB
Tim Hukum Prabowo-Sandi: Kecurangan TSM Pertama Capres Jokowi Vote Buying

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Tim Hukum Prabowo-Sandi menjelaskan pokok permasalahan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Dalam sengketa itu disebutkan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, TSM pertama yang dilakukan calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi) adalah dengan menyalahgunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan program pemerintah.

"Kecurangan TSM ini dilakukan oleh Paslon 01, dengan menggunakan posisinya sebagai presiden petahana. Capres 01 yang juga Presiden Jokowi menggunakan instrumen Anggaran Belanja Negara dan program pemerintah untuk mempengaruhi pemilih agar memenangkan pilpres 2019," katanya dalam sidang MK Jakarta, Jumat (14/6/2019).

BACA JUGA:

Tim Hukum Prabowo-Sandi Minta MK Beri Perlindungan Saksi dan Ahli

BW Sebut Ajakan Jokowi Berbondong-bondong Gunakan Baju Putih Pelanggaran TSM

Beberkan Pokok Permasalahan, Tim Hukum Prabowo Kutip Teori Yusril dan Saldi

Pria yang akrab disapa BW ini menilai, penggunaan anggaran negara dan program pemerintah merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan penyalahgunaan sumber dana negara (misuse of state resources) yang dilakukan Paslon 01. Jokowi disebut memanfaatkan posisinya sebagai presiden petahana dengan tujuan mempengaruhi pemilih, guna memenangkan Pilpres 2019.

"Kecurangan ini dilakukan secara terstruktur, yang artinya dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah secara kolektif atau secara bersama-sama," ujarnya.

Paslon 01, BW menambahkan, menyalahgunakan posisinya sebagai presiden petahana yang merupakan pimpinan tertinggi aparatur negara, secara kolektif atau bersama-sama dengan jajaran menteri memanfaatkan jajaran aparat birokrasi di bawahnya menyalahgunakan anggaran negara dan program negara.

"Seperti, menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI dan Polri; menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal; menaikkan gaji perangkat desa; menaikkan dana kelurahan; mencairkan dana Bansos; menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH (Program Keluarga Harapan); dan menyiapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI dan Polri," ungkapnya.

BW menegaskan penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara tersebut adalah modus lain politik uang (money politics) atau lebih tepatnya vote buying.

"Modus vote buying dengan menyalahgunakan anggaran negara dan posisinya sebagai Presiden petahana demikian adalah juga bersifat koruptif atau paling tidak penyalahgunaan kekuasaan yang tidak etis," katanya.


Editor : Djibril Muhammad