Tito Klasifikasikan Ormas dalam 3 Kelompok, DPR Sebut Kontraproduktif

Kiswondari, Wildan Catra Mulia ยท Selasa, 26 November 2019 - 19:27 WIB
Tito Klasifikasikan Ormas dalam 3 Kelompok, DPR Sebut Kontraproduktif

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Antara/Muhammad Adimaja).

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana melakukan grading atau pengelompokan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia. Nantinya akan ada tiga klasifikasi ormas tersebut.

Tito menerangkan, saat ini terdapat lebih dari 400.000 ormas yang terdaftar. Mereka nantinya akan terbagi dalam tiga kelompok. Dua kelompok merupakan ormas yang mampu memberikan masukan dan kritik membangun kepada negara.

"Dalam perjalanannya ada ormas positif, artinya mampu pararel mendorong. Selain mengkritik pemerintah tapi ada juga yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah tanpa menghilangkan intervensi-intervensinya. Ada banyak sekali jumlahnya. Kita dorong," kata Tito di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Menurut Tito, di luar kelompok itu ada juga ormas-ormas yang berdampak negatif kepada negara. Salah satunya, kelompok yang yang mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi menurut pemahamannya ormas tersebut.

Tito menegaskan, terhadap ormas yang ingin mengubah ideologi Pancasila itu harus diluruskan. Caranya bisa dengan soft approach.

”(Melalui), pendekatan dialog, komunikasi pada mereka. Bisa juga kena sanksi. Sanksi administratifnya pembubaran. Kalau sanksi pidana ya kita tangkap proses hukum. Ada ditjen polkum yang menangani kalau dia berbadan hukum," kata mantan Kapolri ini.

BACA JUGA: Mendagri Tito Karnavian: Ketika Kita Meninggal, Pangkat dan Kekayaan Tak Ada Artinya

Tito menekankan, ormas di suatu negara sangat penting. Sebab, masyarakat bisa bersuara dan menjadi penyeimbang setiap kebijakan pemerintah. Kendati demikian, Tito belum merinci kapan kebijakan pengelompokan itu diterapkan.

"Ormas ini penting untuk menjadi penyeimbang dari dominasi negara supaya tidak mengarah ke negara otoriter," ujarnya.

Sebelumnya, Kemendagri merilis jumlah ormas di Indonesia yang mencapai 431.465. Jumlah itu merupakan akumulasi ormas yang terdaftar di Kemendagri, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) per 22 November 2019.

Perinciannya, 27.015 ormas tercatat di Kemendagri, 71 ormas di Kemlu dan 404.379 ormas lainnya telah berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham.

Rencana Tito ini dipertanyakan sejumlah kalangan. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Disik Mukrianto meminta agar Kemendagri untuk tidak mengambil langkah-langkah kontraproduktif dalam membangun kehidupan berserikat dan berkumpul yang selama ini sudah relatif baik dan kondusif.

Disik mengingatkan, Kemendagri mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan yang baik serta memberikan perlakuan sama kepada seluruh ormas di bawah binaannya.

”Hati-hati dengan pengelompokan yang dilakukan justru akan menimbulkan kesenjangan perlakuan atau potensi tidak fair” kata Didik kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Menurut anggota Komisi III DPR ini, Kemendagri sebagai bagian pemerintah harus memegang teguh dan menjalankan apa yang menjadi politik hukum dan tujuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Ormas. Kemendagri harus ingat bahwa ormas merupakan mitra pemerintah dalam membangun bangsa.

“Jangan sampai terjadi pergeseran paradigma, sehingga ormas diposisikan sebagai potensi ancaman. Kalau itu yang terjadi, kehidupan demokrasi, berserikat dan berkumpul berpotensi mundur jauh ke belakang menuju bandul oligarki,” ujarnya.


Editor : Zen Teguh