Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Konsisten Pertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota

Antara ยท Selasa, 12 Mei 2020 - 03:05 WIB
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Konsisten Pertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota

Wakil Ketua MPR. Hidayat Nur Wahid. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta konsisten mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Permintaan ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur untuk waktu pelaksanaan 2020-2039 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 April 2020, kemudian diundangkan pada 16 April 2020.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, salah satu poin dalam perpres tersebut berisi ketentuan Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional. Artinya, kata dia Jakarta tetap memiliki status untuk Ibu Kota Negara.

“Dalam perpres itu disebutkan Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan nasional, dengan kata lain Jakarta tetap memiliki status sebagai Ibu Kota Negara, setidaknya sampai akhir tahap keempat pelaksanaan perpres tersebut, yakni pada tahun 2039," ujar Hidayat di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Dia menuturkan, dalam perpres tersebut terdapat beberapa ketentuan yang menyebutkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional atau berstatus untuk Ibu Kota Negara, di antaranya Pasal 9 Huruf a yang mengatur tentang strategi mengembangkan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional.

Kemudian, Pasal 21 ayat (2) Huruf a yang mengatur tentang Jakarta sebagai pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti yang meliputi pusat pemerintahan dan kawasan diplomatik.

“Bila kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ibu Kota itu berarti kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara,” ucapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai dengan adanya perpres terbaru itu, termasuk soal posisi Jakarta, Jokowi juga memberi penegasan kepada para menteri di bawahnya tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi Presiden.

Menurut dia, ini penting agar tidak ada menteri yang bersikeras ingin melanjutkan proyek pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, serta tidak ada pula silang argumen antara para pembantu presiden terkait dengan pemindahan Ibu Kota.

“Perpres terbaru di dalamnya ada pengaturan Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional dan Ibu Kota Indonesia sampai 2039, harusnya polemik seputar rencana proyek pemindahan Ibu Kota segera diakhiri agar energi bangsa dialihkan ke persoalan yang lebih urgen, seperti untuk mengatasi pandemi Covid-19,” katanya.

Editor : Kurnia Illahi