Wasejken Golkar Tuding Penunjukan Aziz Syamsuddin Langgar Prosedur

Felldy Utama ยท Senin, 11 Desember 2017 - 16:24:00 WIB
Wasejken Golkar Tuding Penunjukan Aziz Syamsuddin Langgar Prosedur
Wasekjen DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengkritisi penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR. Penunjukan itu dianggap mengingkari mekanisme partai karena tak melalui rapat pleno.

Dia mengatakan, Partai Golkar terbiasa menentukan semua keputusan strategis melalui pleno, termasuk penunjukan ketua DPR. Karena itu, Ace mendukung langkah mayoritas DPD I Partai Golkar untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Diharapkan dari agenda itu, diputuskan pula figur pengganti Setya Novanto (Setnov) sebagai ketua DPR.

"Maka sebaiknya kami meminta penjelasan terkait itu semua (penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR) diselesaikan melalui mekanisme munaslub terlebih dahulu, baru kemudian ditentukan (siapa ketua DPR)," ungkap Ace di ruang rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Dia pun menyayangkan mekanisme yang diambil dalam menentukan figur ketua DPR. Menurutnya, seluruh elemen Partai Golkar telah sepakat penunjukan ketua DPR menunggu putusan praperadilan Setnov.

"Sebetulnya bentuk keprihatinan itu disebabkan bukan pada Pak Aziz-nya tapi soal mekanisme yang diambil dalam penunjukan ketua DPR tersebut," katanya.

Saat ini dia mengaku masih menunggu hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR dengan agenda membahas surat pengunduran diri Setnov serta penunjukan Aziz sebagai pengganti. Menurutnya, penunjukan Aziz sebagai ketua DPR bukanlah sebuah keputusan yang final.

"Beberapa pimpinan fraksi masih dalam rapat Bamus untuk menentukan apakah hal ini diagendakan dalam rapat papripurna. Mungkin nanti secara resmi akan disampaikan oleh pimpinan fraksi. Ini lebih kepada prosedur dalam menentukan kebijakan. Itu bukan hak prerogatif ketua umum, tetapi kebijakan partai," ucapnya.

Editor : Achmad Syukron Fadillah