Yasonna Laoly Mundur dari Jabatan Menkumham

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 27 September 2019 - 20:53 WIB
Yasonna Laoly Mundur dari Jabatan Menkumham

Menkumham Yasonna Laoly. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Yasonna Hamonangan Laoly mundur dari jabatannya sebagai menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham). Pengunduran diri Yasonna disampaikan dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) per hari ini, Jumat (27/9/2019).

Dalam surat yang beredar di wartawan, surat pengunduran diri Yasonna berkop Menteri Hukum dan HAM, dengan nomor surat M.HM.UM.01.01-168. “Bersama ini mohon perkenan izin Bapak Presiden, Saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia terhitung mulai 1 Oktober 2019,” kata Yasonna dalam suratnya.

Yasonna mengungkapkan, alasan mundur karena terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dari daerah pemilihan (dapil) Sumatra Utara (Sumut) I. Selain itu, Yasonna mundur juga sebagai kepatuhan hukum yang melarang menteri Kabinet Kerja rangkap jabatan.

Larangan soal rangkap jabatan itu sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal tersebut berbunyi, “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.”

“Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden yang telah menunjuk Saya sebagai Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Kabinet Kerja Joko Widoo-Jusuf Kalla serta atas tugas selama Saya menjabat,” tutur Yasonna.

Karo Humas Kemenkumham, Bambang Wiyono, membenarkan surat pengunduran diri Yasonna tersebut. Dia mengatakan, Yasonna resmi melepaskan jabatan menkumham terhitung mulai 1 Oktober 2019.

“Iya betul, karena terpilih sebagai anggota DPR,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (27/9/2019).

Bambang menjelaskan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak boleh pengelenggara negara merangkap jabatan. Karena Yasonna terpilih menjadi anggota DPR Dapil Sumatra Utara I, politikus PDIP itu memilih untuk melepaskan jabatannya sebagai menteri. “Karena gak boleh rangkap jabatan,” ujar Bambang.


Editor : Ahmad Islamy Jamil