Zumi Zola Dituntut 8 Tahun, Ini Pertimbangan KPK

Antara ยท Jumat, 09 November 2018 - 00:41 WIB
Zumi Zola Dituntut 8 Tahun, Ini Pertimbangan KPK

KPK mengaku dalam menuntut Zumi Zola delapan tahun penjara sudah berdasarkan pertimbangan.

JAKARTA, iNews.id - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola delapan tahun penjara. Bagi juru bicara KPK Febri Diansyah tuntutan tersebut telah melalui pertimbangan yang cukup.

"Tuntutan itu sudah dengan pertimbangan yang cukup yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian diusulkan pada pimpinan," kata Febri di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (9/11/2018).

Dia menjelaskan, dalam beberapa kali pemeriksaan dan pada persidangan terlihat jika Zumi Zola mengaku beberapa perbuatannya. Atas dasar itulah, dia menambahkan, jaksa KPK menuntutnya delapan tahun penjara.

"Mungkin poin yang juga penting setelah proses hukum terhadap Zumi Zola ini bagaimana dengan pihak lain yang disebutkan oleh JPU juga harus dimintakan pertanggungjawabannya itu yang sedang didalami saat ini terkait dengan dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD (Provinsi Jambi)," ujar Febri.

Dia mengatakan, KPK akan melihat lebih jauh fakta-fakta persidangan yang ada. Selain itu, KPK juga akan melihat kesesuaian antara satu bukti dan bukti yang lain serta dalam putusan hakim nantinya.

"Hakim akan menilai juga dari fakta persidangan siapa yang terbukti menerima aliran dana dengan informasi informasi awal yang sudah dibuka di persidangan. Jadi, aliran kepada anggota DPRD menjadi salah satu poin yang diperhatikan oleh KPK," ungkap Febri.

Sebelumnya, Zumi Zola Zulkifli dituntut delapan tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Tuntutan itu karena Zumi dinilai terbukti menerima gratifikasi dan memberikan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 s.d. 2019 terkait dengan pengesahan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018.

Tuntutan Zumi Zola itu berdasarkan Pasal 12 B dan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.


Editor : Djibril Muhammad