Bertemu KPAI, Grind Perindo Keluarkan 9 Resolusi Atasi Kekerasan Anak

Annisa Ramadhani · Jumat, 18 Mei 2018 - 15:12 WIB

Grind Perindo dan Bidang Pemuda DPP Partai Perindo bertemu dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jumat (18/5/2018). (Foto: iNews.id/Annisa Ramadhani)

JAKARTA, iNews.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda Rajawali Perindo (Grind) dan Bidang Pemuda DPP Perindo berkunjung ke gedung Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2018). Pertemua tersebut membicarakan isu-isu terkini, termasuk mencari solusi atas permasalahan anak yang terjadi di Indonesia.

Ketua Umum DPP Grind Kuntum Khairu Basa mengatakan, Grind dan Bidang Pemuda DPP Partai Perindo telah menyepakati sembilan resolusi permintaan kepada pemerintah untuk menumpas kekerasan terhadap anak-anak Indonesia.

Sementara itu, Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty mengapresiasi kedatangan Perindo dan menilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap KPAI. Dia juga menghargai komitmen Perindo untuk mendalami konsep perlindungan anak.

"Saya kira ini perlu dicontoh oleh banyak bidang politik lain. Mari kita datang ke KPAI dan melihat bagaimana konsep perlindungan anak yang harus kita dirikan dengan baik," ujar Sitti.

BACA JUGA: Dukung Perlindungan Anak, Grind Perindo Kunjungi KPAI

Berikut sembilan resolusi Grind dalam melihat peristiwa kekerasan terhadap anak:

1. Penegakan hukum secara maksimal dalam semua kasus pidana yang menjadikan anak-anak sebagai korban.

2. Negara harus menyediakan rumah rehabilitasi bagi anak-anak korban kekerasan guna pemulihan spikologis dan kesehatan mental akibat trauma.

3. Negara menyediakan psikolog dan mediasi pendamping bagi korban kekerasan pada anak yang telah disertifikasi berdasarkan kemampuan profesionalnya di bawah koordinasi langsung oleh badan yang ditunjuk oleh undang-undang.

4. Meminta kepada Pemerintah untuk mempercepat struktur KPAI hingga ke kabupaten paling lambat 2 tahun kedepan, sehingga memudahkan seluruh koordinasi dalam setiap kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap Anak.

5. Memperluas sosialisasi perlindungan anak kepada seluruh lapisan masyarakat dan kepada pemangku kepentingan di bawah koordinasi badan/lembaga yang telah ditunjuk oleh undang-undang.

6. Meminta kepada pimpinan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota memperbanyak ruang layak anak, seperti taman layak anak, trotoar layak anak sehingga memberikan rasa nyaman.

7. Mendesak kepada Pemerintah dan DPR untuk segera merivisi UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar lebih berpihak kepada anak.

8. Mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk memperbesar anggaran/budgeting bagi operational Komisi Perlindngan Anak Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan bahwa Negara hadir dalam upaya perlindungan anak Indonesia.

9. Meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memberikan rasa nyaman bagi anak Indonesia dengan mendukung segala upaya pendidikan anak, mendukung segala tindakan tegas kepada pelaku kekerasan kepada anak dan usaha usaha lainnya.


Editor : Zen Teguh

KOMENTAR