Gerindra Dituduh Tak Dukung RUU Terorisme, Hashim : Ini Fitnah Murahan

Felldy Utama · Jumat, 18 Mei 2018 - 17:40 WIB

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memberikan keterangan pers terkait RUU Terorisme di DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018). (Foto: iNews.id/Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Partai Gerindra murka dituduh tak mendukung rancangan undang-undang (RUU) Terorisme. Bukan hanya tak berdasar, tuduhan itu juga dianggap sebagai serangan politik keji.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, tuduhan itu ingin mengesankan Partai Gerindra seolah-olah membela terorisme atau teroris. Karena itu dia menganggap ada pihak tertentu yang sengaja ingin menghancurkan citra Gerindra.

"Saya kira itu fitnah, kebohongan yang kami curigai dari lawan politik kami. Ini fitnah murahan dari lawan politik kami," Kata Hashim saat jumpa pers di Fraksi Partai Gerindra, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Hashim menegaskan, dirinya merupakan salah satu pimpinan yang ikut terlibat dalam pembahasan RUU terorisme. Lebih dari itu, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto telah memerintahkan partai agar mendukung RUU Terorisme.

Kendati Prabowo setuju, Hashim mengaku pernah menyampaikan keberatan atas RUU Terorisme kepada mantan Danjen Kopassus TNI AD. Menurutnya, ada pasal-pasal yang sangat memberatkan bangsa dan negara. Hashim menuturkan, ketika itu Prabowo tidak sadar bila dalam draft RUU itu terdapat pasal-pasal yang mengizinkan pemerintah untuk menahan orang dicurigai tanpa bukti sampai 510 hari tanpa dakwaan.

BACA JUGA: DPR Akan Bahas RUU Terorisme Pekan Ini

"Saya secara pribadi bilang ke Prabowo, keberatan ada ketentuan 510 hari orang bisa ditahan berdasarkan laporan-laporan yang tidak tahu asal usulnya. Ini jelas bisa melanggar HAM. Waktu itu, kita dukung dengan syarat kita harus menghapus pasal ini," kata dia.

Setelah Gerindra berhasil menghapus pasal tersebut, timbul pembahasan lagi tentang RUU ini yang sebenarnya sudah selesai di tingkat panitia khusus atau DPR. Menurut Hashim, berlarut-larutnya pembahasan RUU Terorisme saat ini masalah bukan di pansus atau di DPR.

”Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Ketua DPR Bambang Soesatyo bahwa 99% RUU Terorisme sudah disepakati, sudah selesai di DPR. Sekarang ini masalahnya terletak di pemerintah,” kata Hashim. Menurut dia, Menkumham dan Panglima TNI belum sepakat mengenai definisi terorisme. "Sekarang itu antara institusi-institusi, lembaga pemerintahan, eksekutif. Masalahnya ada di situ," kata dia.

 


Editor : Zen Teguh

KOMENTAR