Pasca-Resolusi, Mungkinkah PBB Mengirim Pasukan ke Palestina?

Anton Suhartono ยท Kamis, 14 Juni 2018 - 11:45 WIB
Pasca-Resolusi, Mungkinkah PBB Mengirim Pasukan ke Palestina?

Dubes Palestina untuk PBB Riyad Mansour bertepuk tangan saat sidang Majelis Umum (Foto: AFP)

Facebook Social Media Twitter Social Media Google+ Social Media Whatsapp Social Media

NEW YORK, iNews.id - Mayoritas negara anggota Majelis Umum PBB menyepakati resolusi yang mengecam tindakan Israel atas Palestina serta membuat mekanisme perlindungan terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Sekjen PBB Antonio Guterres didesak segera mengatur mekanisme perlindungan terhadap warga Palestina, dari mulai mengutus tim untuk misi pengamatan sampai mengirim pasukan perdamaian. Namun langkah ini dinilai tak akan mudah karena tetap harus disetujui di Dewan Keamanan (DK) PBB. Tentunya langkah ini akan diveto Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: 120 Negara PBB Sepakat Mengecam Kebrutalan Israel atas Palestina

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour meminta langkah sederhana untuk melindungi warganya. "Kami hanya meminta hal sederhana. Kami ingin rakyat sipil dilindungi," kata dia, dikutip dari AFP, Kamis (14/6/2018).

Hal senada disampaikan Dubes Turki untuk PBB Feridun Hadi Sinirlioglu. Menurut dia, resolusi yang didukung 120 negara itu telah berpihak pada hukum internasional. Hal ini juga penting untuk menunjukkan kepada warga Palestina bahwa kondisi mereka diperhatikan dunia.

"Kami peduli dengan penderitaan mereka," kata Sinirlioglu.

Prancis termasuk satu dari 120 negara atau satu dari 12 negara Uni Eropa yang mendukung resolusi tersebut. Sementara itu Inggris, Italia, Polandia, serta 13 negara Uni Eropa lain memilih abstein.

Rusia dan China masuk dalam kelompok yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB.

Sementara delapan negara yang menolak yakni Amerika Serikat, Israel, Australia, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Kepulauan Solomon, dan Togo.

Ini merupakan kekalahan kubu AS-Israel kedua dalam enam bulan terakhir dalam voting Majelis Umum PBB terkait isu Palestina. Dalam voting pada Desember 2017, 128 negara mendukung resolusi yang menolak keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Bahkan saat itu AS mengancam negara yang mendukung resolusi. Hanya sembilan yang menolak sedangkan 35 negara memilih abstein.


Editor : Anton Suhartono