Ambang Batas Pencalonan Presiden Kembali Digugat ke MK, Ini Alasannya

Felldy Utama · Kamis, 14 Juni 2018 - 13:20 WIB

Undang-Undang Pemilu kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan aturan ambang batas pencalonan presiden. (Foto: Koran Sindo/Dok)

JAKARTA, iNews.id - Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 12 tokoh melakukan permohonan uji materi (judicial review) atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang termasuk di antara 12 pemohon mengatakan, uji materi diajukan karena mereka memiliki landasan atau batu uji baru.

Para pemohon berkeyakinan ada pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih kuat. Dalam pandangannya, ambang batas pencalonan presiden bukan open legal policy tetapi close legal policy.

"Karena terkait dengan syarat pencalonan presiden dalam pasal 6 (a) ayat 2 UUD 1945 itu sudah jelas, tidak bisa ditafsirkan menambah persyaratan baru," kata Titi kepada iNews.id, Jakarta, Kamis (14/6/2018).

Terkait pengajuan permohonan ke MK, Titi menegaskan dirinya sama sekali tidak ada kepentingan partisan terkait permohonan ini. Judicial review murni dilatar belakangi oleh keinginan para pemohon agar demokrasi yang dijalankan dalam pemilihan presiden di Indonesia adalah demokrasi konstitusional.

BACA JUGA: MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Pemilu

Tak hanya itu, uji materi juga sebagai sebuah pembelajaran politik bagi warga negara yang menginginkan agar pencalonan presiden betul-betul memurnikan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, memberikan alternatif pilihan yang beragam tanpa harus dibatasi oleh pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden yang tidak logis karena merujuk kepada hasil pemilu yang sebelumnya.

"Ini tidak dalam konteks memuluskan langkah-langkah politik kelompok-kelompok tertentu karena memang yang kami perjuangkan adalah tujuan konstitusonal dari pengaturan dari undang-undang pemilu," kata dia.

Atas dasar itu, Titi berharap MK bisa memutus permohonan yang diajukannya sebelum pendaftaran pasangan calon akan lebih bagus. Dengan demikian putusan ini bisa menjadi pondasi bagi Pemilu 2019.

"Masalah nanti ada partai yang diuntungkan dan mengambil manfaat dari putusan ini, kami tidak berpikiran ke situ," ucapnya. "Sekali lagi, tujuan kami bukan sekedar jangka pendek tetapi jangka panjang. Tidak hanya melihat 2019 tetapi melihat bagaimana pemilu-pemilu Indonesia kedepan," kata dia.

Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana sebagai Kuasa hukum Pemohon dalam keterangan tertulisnya mengaku sudah siap untuk menguji materi Pasal 222 UU Pemilu. Menurut dia, pasal tersebut menyebabkan rakyat tidak dapat memilih karena pilihannya menjadi sangat terbatas.

"Kami meminta agar MK dapat segera memutuskan permohonan ini sebelum masa Pendaftaran Capres berakhir pada 10 Agustus 2018 yang akan datang," Kata Denny, dalam keterangan tertulisnya, (13/6/2018).

Adapun 12 pemohon tersebut yaitu, M Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK), M Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan), Faisal Basri (akademisi), Hadar M Gumay (mantan Pimpinan KPU), Bambang Widjojanto (mantan pimpinan KPK), dan Rocky Gerung (akademisi).

Kemudian, Robertus Robet (akademisi), Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas), Angga Dwimas Sasongko (sutradara film), Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah), Titi Anggraini (Perludem), dan Hasan Yahya (profesional).

Adapun yang bertindak sebagai ahli yang mendukung permohonan ini adalah Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, dan Bivitri Susanti.


Editor : Zen Teguh

KOMENTAR