Iriawan Pj Gubernur Jabar, Gerindra: Masyarakat Jangan Diam

iNews ยท Selasa, 19 Juni 2018 - 12:21 WIB
Iriawan Pj Gubernur Jabar, Gerindra: Masyarakat Jangan Diam

Dari kiri ke kanan (duduk di barisan depan): Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI Agus Widjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Komjen Pol Iriawan. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id – Pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Komjen Pol M Iriawan, sebagai penjabat (pj) gubernur Jawa Barat kembali menuai protes. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai skenario penunjukan jenderal polisi bintang tiga itu untuk memegang tampuk pimpinan sementara di Pemprov Jabar memang sudah lama direncanakan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menuturkan, wacana pengusulan perwira tinggi Kepolisian RI (pati Polri) aktif menjadi penjabat gubernur pernah mencuat pada Januari lalu. Ketika itu, masyarakat sudah mengingatkan pemerintah untuk tidak mengamini usulan tersebut lantaran dinilai sarat akan konflik kepentingan.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian juga setuju agar perwira polisi aktif tidak ditunjuk jadi penjabat gubernur. Tapi sayang, protes masyarakat serta pandangan menko polhukam dan kapolri itu kini seakan mentah begitu saja, setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Iriawan jadi penjabat gubernur Jabar, kemarin.

“Penunjukan (Iriawan) ini membuktikan sudah sejak lama direncanakan. Semua aturan dan undang-undang telah ditabrak dan melukai rasa keadilan, juga kepatutan,” ujar Ferry melalui pesan tertulis yang diterima iNews.id di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

BACA JUGA: Kemendagri Klaim Penunjukan Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar Sudah Sesuai Aturan

Dia mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah dijelaskan bahwa penjabat gubernur mesti berasal dari kalangan sipil pemegang jabatan pimpinan tinggi madya.

Sementara, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) diatur bahwa seorang polisi yang hendak menduduki jabatan di luar kepolisian harus pensiun atau mengundurukan diri dari dinas kepolisian. Sayangnya, semua aturan hukum itu kini dilanggar oleh pemerintah. Mendagri tetap bersikeras melantik Iriawan yang masih berstatus anggota polisi aktif.

Menurut Ferry, pelanggaran aturan hukum oleh pemerintah bukan kali ini saja terjadi. “Sudah banyak contoh, mulai dari soal kasus makar, pengangkatan Archandra Tahar (menjadi menteri ESDM), soal kriminalisasi ulama, terakhir kasus Yahya Staquf, dan sudah banyak lainnya yang memperlihatkan pemerintahan ini semakin anarkistis,” ucapnya.

BACA JUGA: Iriawan Pj Gubernur Jabar, Gerindra: Hukum Digunakan untuk Kekuasaan

Dengan dilantiknya Iriawan menjadi penjabat gubernur Jabar, Ferry menilai presiden dan Mendagri Tjahjo Kumolo semakin memperlihatkan dukungan untuk kepentingan salah satu pasangan dari partai yang sama pada ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. Seperti diketahui, Pilgub Jabar 2018 diikuti oleh empat pasang calon. Di antara para kandidat itu terdapat Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan yang menjadi calon wakil gubernur (cawagub).

Anton yang berpasangan dengan calon gubernur (cagub) Tb Hasanuddin diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebelum menjajal dunia politik di Jabar, Anton menjabat wakil kepala Lembaga Pendidikan (Lemdiklat) Polri.

“Kita sebagai masyarakat tidak bisa diam, wajib untuk meluruskan dan melawan demi kebaikan yang lebih besar,” ujar Ferry.

Mendagri Tjahjo Kumolo resmi melantik Iriawan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018). Iriawan bakal menjalankan tugas kepala daerah untuk sementara waktu, menggantikan Gubernur Ahmad Heryawan yang sudah berakhir masa jabatannya.


Editor : Ahmad Islamy Jamil