Iriawan Pj Gubernur, Fadli Zon: Kami Akan Gulirkan Pansus Hak Angket

Felldy Utama ยท Selasa, 19 Juni 2018 - 14:00 WIB
Iriawan Pj Gubernur, Fadli Zon: Kami Akan Gulirkan Pansus Hak Angket

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id – Polemik seputar pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai penjabat (pj) gubernur Jawa Barat terus bergulir. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terkait pengangkatan perwira tinggi Polri aktif itu sebagai pemegang tampuk pimpinan sementara di lingkungan Pemprov Jabar.

Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Barat sebelumnya telah mengambil sikap tegas dengan memboikot pelantikan Iriawan karena dinilai cacat hukum. “Untuk itu, Fraksi Partai Gerindra di DPR pun akan ikut mendukung (sikap Gerindra Jabar) dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai pj gubernur,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Dia menuturkan, kritik atas penunjukkan jenderal polisi aktif sebagai pj gubernur Jawa Barat bukan hanya datang dari kelompok oposisi. Tetapi juga disampaikan sejumlah partai pendukung pemerintah.

Artinya, kata Fadli, di luar persoalan oposisi dan nonoposisi, semua pihak pada dasarnya memiliki penilaian serupa bahwa kebijakan tersebut memang keliru, menabrak undang-undang, dan tak sesuai tuntutan reformasi untuk menghapus dwifungsi angkatan bersenjata, baik TNI maupun Polri. “Jadi, masyarakat bisa menilai sendiri (terkait pengangkatan Iriawan itu),” ucapnya.

BACA JUGA:

Iriawan Pj Gubernur Jabar, Gerindra: Masyarakat Jangan Diam

Iriawan Pj Gubernur Jabar, Gerindra: Hukum Digunakan untuk Kekuasaan


Menurut Fadli, pengangkatan Iriawan menjadi pj gubernur Jabar bukan hanya cacat secara formal, tapi juga secara materil. Setelah nama Iriawan ditarik Menko Polhukam Wiranto dari daftar usulan pj gubernur pada Februari lalu, mantan kapolda Metro Jaya itu kemudian dimutasi ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan diberi jabatan sekretaris utama di sana.

Iriawan, kata Fadli, diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Lemhanas hanya untuk mengulang model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai pj gubernur Sulawesi Barat pada 2016. Sebelum ditunjuk jadi pj gubernur, Carlo sempat menduduki jabatan tinggi madya di Kemenko Polhukam.

“Artinya, sejak awal pemerintah memang sangat menginginkan Iriawan menjadi pj gubernur Jawa Barat, meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Jadi, ini dagelan politik saja. Gerindra tak menginginkan negara ini dikelola secara amatiran dan sekehendak hati penguasa. Itu sebabnya kami akan gulirkan Pansus Hak Angket,” kata Fadli.

Mendagri Tjahjo Kumolo resmi melantik Iriawan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018). Iriawan bakal menjalankan tugas kepala daerah untuk sementara waktu, menggantikan Gubernur Ahmad Heryawan yang sudah berakhir masa jabatannya.


Editor : Ahmad Islamy Jamil