PDIP Tolak Pembentukan Angket DPR tentang Iriawan Pj Gubernur Jabar

Felldy Utama ยท Rabu, 20 Juni 2018 - 14:32 WIB
PDIP Tolak Pembentukan Angket DPR tentang Iriawan Pj Gubernur Jabar

Ilustrasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Foto: Koran Sindo).

JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak usulan pembentukan hak angket pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai pejabat (pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Eva Kusuma Sundari yakin pemerintah sudah melalui pertimbangan yang matang sebelum melantik Iriawan. Menurutnya, Sekretariat Negara (Setneg) juga sudah memeriksa ulang dalam proses penunjukkan tersebut.

"Angket tidak perlu. Sebaiknya debat dulu di Komisi II, karena penjelasan dan argumen pemerintah soal itu juga solid," ujar Eva, kepada iNews.id melalui telepon, Jakarta, Rabu (20/6/2018).

BACA JUGA:

Iriawan Pj Gubernur, Mendagri: Saya Tak Mungkin Menjerumuskan Presiden

Dukung Pengajuan Hak Angket Iriawan, Demokrat Ingin Ungkap Kebenaran

Dia menuturkan, penjelasan teknis dan profesional kementerian dalam negeri (kemendagri) sudah jelas. Intinya Iriawan bukan pejabat struktural Mabes Polri.

Selain itu, pengangkatan jenderal aktif pernah terjadi pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengungkapkan, PJ Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) 2008, yaitu Mayjen TNI Ahmad Tanribali.

"Demikian status Irjen Pol Carlo Tewu yang diangkat menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Saat itu, Carlo Tewu tak menjabat di posisi struktural Mabes Polri, melainkan menjabat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)," ucapnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dilakukan sesuai aturan. Kemendagri selalu berpedoman pada undang-undang (UU) dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk mengenai penunjukan pj gubernur.

Tjahjo menuturkan, dalam konteks Pj Gubernur Jabar, dirinya dan tim dari Kemendagri telah mengkaji sejumlah UU, mulai dari UU ASN, UU Pilkada, hingga UU Kepolisian dan Permendagri tentang aturan cuti kepala daerah. Baru setelah itu, diajukan nama ke Sekretariat Negara untuk dimintakan Keputusan Presiden (Keppres). Di Setneg, usulan kembali dikaji oleh tim hukum mereka. Jika disetujui keluar Keppres.

"Saya tak mungkin sebagai Mendagri melantik tanpa dasar hukum. Kalau melanggar saya dipecat Presiden. Dan saya juga tak mungkin mengusulkan nama kalau itu melanggar aturan," kata Tjahjo, di Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6/2018).


Editor : Kurnia Illahi