Ingin Gugat PKPU Larangan Koruptor Nyaleg? MA Ingatkan Prosedur Ini

Aditya Pratama ยท Jumat, 06 Juli 2018 - 14:31 WIB
Ingin Gugat PKPU Larangan Koruptor Nyaleg? MA Ingatkan Prosedur Ini

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah memberikan keterangan pers di Gedung MA, Jakarta, Jumat (6/7/2018). (Foto: iNews.id/Aditya Pratama).

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Agung (MA) mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 untuk mengajukan gugatan uji materi. Sepanjang sesuai prosedur, MA akan menyidangkan perkara tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menuturkan, pada prinsipnya siapa pun boleh mengajukan gugatan uji materi.

"Selama aturan itu di bawah undang-undang, maka menjadi kewenangan MA. Silakan mengajukan, siapa pun yang merasa tidak terakomodir kepentingannya di dalam ketentuan pasal-pasal itu dengan mekanisme uji materi," kata Abdullah di Gedung MA, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Dia menerangkan, permohonan pengujian dilakukan oleh MA paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Bila permohonan diajukan, MA akan memberikan waktu pada 14 hari kerja itu untuk melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Bila sudah lengkap, akan ditunjuk ke majelis hakim. "Karena uji materi ini waktunya singkat, cuma 14 hari kerja dan harus putus," kata dia.

PKPU 20/2018 yang memuat ketentuan mengenai larangan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menuai polemik. Meski telah diundangkan, sejumlah pihak mengaku keberatan dengan peraturan tersebut.

Mantan politikus Partai Nasdem Rio Patrice Capella menyebut KPU tak berhak mengatur hal itu karena berpolitik adalah hak setiap orang. ”Anggap saja misalnya saya mewakil semuanya (eks napi korupsi), apa salah saya? Saya sudah menjalani hukuman. KPU tak bisa mengatur-atur urusan itu, apa hak Anda (KPU)?” kata mantan terpidana kasus korupsi ini dalam diskusi Polemik iNews di Gedung iNews Center, Jakarta, Kamis (5/7/2018) malam.

Meski menjadi polemik, MA menegaskan sejauh ini belum ada yang mengajukan permohonan gugatan uji materi terhadap PKPU tersebut.

 


Editor : Zen Teguh