2017, Tahun Pembersihan Oknum Peradilan

Felldy Utama ยท Kamis, 28 Desember 2017 - 15:36:00 WIB
2017, Tahun Pembersihan Oknum Peradilan
Refleksi Akhir Tahun Kinerja Mahkamah Agung 2017. (Foto: iNews.id/ Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Agung (MA) menyampaikan capaian 2017. Tahun ini merupakan pembersihan di MA dan peradilan.

Ketua MA M. Hatta Ali mengatakan, MA tidak main-main dalam melakukan pembersihan. Indikasinya, MA melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjerat oknum aparatur peradilan yang terlibat suap dan jual beli perkara di pengadilan.

"Tahun 2017, MA menitikberatkan pada upaya pembersihan di tubuh lembaga peradilan dari segala tindakan oknum aparatur peradilan yang dapat merusak citra dan martabat lembaga peradilan," ujar Hatta, di Gedung MA, Jakpus, (28/12/2017).

Dia menuturkan, selain memberikan sanksi tegas bagi oknum aparatur peradilan yang terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya juga mencopot pejabat atasan langsungnya secara berjenjang. Tindakan ini, kata dia dilakukan jika aparatur peradilan terbukti melalaikan kewajibannya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya.

Dia mengungkapkan, berkat kerja sama dengan KPK, pihaknya berhasil menangkap dua hakim dan satu panitera pengganti. "Ini merupakan konsekuensi dari sistem pengawasan melekat secara berjenjang yang diterapkan di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya berdasarkan Perma Nomor 8 Tahun 2016 dan Maklumat Nomor 1 Tahun 2017," ucapnya.

Beberapa hakim yang terjerat persoalan hukum di KPK, yaitu hakim anggota di Pengadilan Negeri Bengkulu Dewi Suryana (DSU), Panitera Pengganti Hendra Kurniawan (HKU), dan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Syuhadatul Islamy (SI). Mereka terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam kasus suap penanganan perkara korupsi kegiatan rutin tahun 2013 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu.

Kasus lainnya yang menjerat oknum peradilan, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang diduga turut serta dan/atau bersama-sama terdakwa KJM (Hakim Adhoc pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang) telah melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji.

Patut diduga, hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Diduga pemberian itu terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi menyangkut anggaran pemeliharaan mobil dinas sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2006 – 2008.

Editor : Kurnia Illahi