Kemendagri: Pejabat Negara Jadi Tim Kampanye Capres Wajib Cuti

Irfan Ma'ruf ยท Minggu, 12 Agustus 2018 - 16:03 WIB
Kemendagri: Pejabat Negara Jadi Tim Kampanye Capres Wajib Cuti

Kapuspen Kemendagri Bahtiar. (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia).

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepada seluruh pejabat negara yang menjadi tim kampanye atau tim pelaksana kampanye calon presiden dan wakil presiden wajib mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Kewajiban ini telah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Kapuspen Kemendagri Bahtiar menuturkan, sesuai Pasal 62 PKPU Nomor 23 Tahun 2018, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

“Cuti di luar tanggungan negara bagi menteri diberikan oleh presiden, sementara bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri,” kata Bahtiar dalam keterangan tertulis, Minggu (12/8/2018).

Dia menjelaskan, cuti diberikan satu hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye. Cuti tidak berlaku bagi menteri, kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hari libur.

“Surat cuti selanjutnya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye,” kata dia.

BACA JUGA: Ini Alasan Sandi Mundur dari Wagub DKI Dibanding Cuti

Mengenai ketentuan pejabat negara yang maju capres dan cawapres, Bahtiar menegaskan bahwa mereka tidak harus mundur dari jabatannya. Ini antara lain diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018.

Menurut Bahtiar, dalam Pasal 18 ayat (1) PP 32 disebutkan bahwa pejabat negara yang dicalonkan parpol atau gabungan parpol sebagai capres atau cawapres harus mundur dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Pasal 171 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menerangkan bahwa seseorang yang sedang menjabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.

“Dalam hal presiden dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan,” kata Tjahjo.


Editor : Zen Teguh