Beda Aturan Pergantian Wagub Zaman Ahok dan Anies, Ini Kata Kemendagri

Irfan Ma'ruf · Minggu, 12 Agustus 2018 - 20:00 WIB
Beda Aturan Pergantian Wagub Zaman Ahok dan Anies, Ini Kata Kemendagri

Sandiaga Uno memutuskan untuk meninggalkan jabatan Wagub DKI Jakarta untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. (Foto: iNews.id/Irfan Maruf)

JAKARTA, iNews.id - Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong setelah Sandiaga Uno memutuskan untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Lalu, seperti apa mekanisme penggantiannya?

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar mengatakan, aturan pengisian kekosongan jabatan Wagub DKI Jakarta diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Klausal ayat (1) disebutkan, terkait Wakil Gubernur DKI berhenti karena permintaan sendiri, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik pengusung.

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD melalui Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD,” kata Bahtiar dalam keterangan diterima iNews.id, Minggu (12/8/2018).

Pengisian kekosongan dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan terhitung sejak wagub mengundurkan diri. Selanjutnya, prosesi pemilihan wagub dalam rapat paripurna DPRD diatur dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Dari rapat paripurna dewan itu, nantinya pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan wagub baru. Selanjutnya, nama usulan wagub diserahkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan dan pengangkatan.

Berbeda antara pengisian kekosongan kursi Wagub DKI pada masa Djarot Saifullah Hidayat dengan Sandiaga Uno.
Menurut dia, kekosongan jabatan wagub setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur dasarnya adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 dan PP No 102 Tahun 2014.

Dimana memuat ketentuan bahwa pengangkatan wagub merupakan wewenang penuh gubernur. Jadi, pemilihan Djarot sepenuhnya wewenang Ahok pada saat itu.

“Jadi saat itu prosesi diusulkan pengangkatannya kepada Presiden, serta dilantik oleh gubernur,” tutur dia.

Namun, kata Bahtiar, aturan pengisian jabatan wagub pada masa Djarot itu sudah tidak berlaku. UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi undang-undang yang mengatur tata cara pergantian wakil gubernur itu sudah dicabut dan diganti UU Pilkada.

“Saat ini pengisian kekosongan wagub dilakukan melalui pemilihan di dalam sidang paripurna DPRD sebagaimana amanat Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016,” kata Bahtiar.


Editor : Khoiril Tri Hatnanto