Kasus Aset Kemenpora, Roy Suryo Minta Nonaktif dari Waketum Demokrat

Ilma De Sabrini · Jumat, 14 September 2018 - 20:33 WIB
Kasus Aset Kemenpora, Roy Suryo Minta Nonaktif dari Waketum Demokrat

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. (Foto: SINDOnews)

JAKARTA, iNews.id – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengajukan penonaktifan diri dari jabatannya sebagai wakil ketua umum (waketum) Partai Demokrat. Dalam surat pernyataan yang dia buat, Roy meminta maaf kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus yang sedang dihadapinya saat ini.

“Secara khusus kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua umum, maka mohon agar saya dapat nonaktif sementara dalam jabatan sekarang (wakil ketua umum DPP Partai Demokrat),” tulis Roy dalam surat pernyataan yang dia tanda tangani di atas materai Rp6.000 bertanggal 12 September 2018.

Dalam surat tersebut, ada tiga poin pernyataan yang disampaikan Roy. Pertama, menunjuk Tigor Simatupang sebagai kuasa hukumnya untuk menangani kasus inventaris barang-barang milik Kemenpora yang diduga masih berada di tangannya.  Kedua, memohon untuk nonaktif sementara dari jabatan waketum Partai Demokrat hingga urusannya dengan Kemenpora selesai.

BACA JUGA:

Puluhan Orang Bawa Ember Tuntut Roy Suryo Kembalikan Aset Kemenpora

Kasus Inventaris Barang Rp9 Miliar, Kuasa Hukum Roy Suryo Datangi Kemenpora

Roy Suryo Surati Kemenpora Minta Waktu Khusus Bertemu Nahrawi

Ketiga, dia menyatakan masih berkomitmen dalam jabatannya sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat. “Saya tetap akan melaksanakan tugas-tugas tersebut selaku anggota DPR RI Komisi I dari Dapil DIY (Yogyakarta) sekaligus menjalankan instruksi Bapak SBY,” tulis Roy.

Masih dalam surat yang sama, dia pun menyatakan akan menjalankan komitmennya sebagai kader Partai Demokrat dalam memenangkan Pilpres dan Pileg 2019. “Semoga dengan ini semua pihak yang berkepentingan dapat maklum adanya dan tetap menjalankan fungsi dan tugas masing-masing, serta tetap menjaga marwah Partai Demokrat di mata masyarakat,” ungkapnya di bagian penutup surat.

Kemenpora mengirimkan surat Nomor 523/SET.BII/V/2018 bertanggal 1 Mei 2018 kepada Roy. Surat itu berisi tagihan barang-barang milik negara yang masih dikuasai politikus Partai Demokrat itu. Kemenpora menyatakan, surat tersebut disampaikan mengacu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menunjukkan masih ada 3.226 BMN (barang milik negara) belum dikembalikan oleh Roy.


Editor : Ahmad Islamy Jamil