Mahkamah Agung Bolehkan Eks Napi Korupsi Nyaleg, Ini Kata Bawaslu

Ahmad Islamy Jamil ยท Jumat, 14 September 2018 - 22:31 WIB
Mahkamah Agung Bolehkan Eks Napi Korupsi Nyaleg, Ini Kata Bawaslu

Mantan narapidana korupsi dibolehkan menjadi caleg di Pileg 2019. (Foto: SINDOnews)

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan perkara uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lewat putusan itu, MA membolehkan mantan narapidana (napi) kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun menyambut baik putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi Indonesia itu. Apalagi, Bawaslu juga telah menegaskan pandangan yang sama dengan putusan MA tersebut terkait pencalonan mantan napi kasus korupsi di Pileg 2019.

"Kita harus hormati putusan MA. KPU segera mengeksekusi putusan Bawaslu soal mantan napi koruptor," kata Ketua Bawaslu Abhan melalui pesan singkat yang diterima iNews.id di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Sebelum keluarnya putusan MA, Bawaslu telah lebih dulu meloloskan pencalonan sejumlah mantan napi kasus korupsi di Pileg 2019. Bawaslu berpendapat, hak politik para bakal caleg tidak boleh dibatasi oleh KPU, karena memang tidak ada undang-undang maupun putusan pengadilan yang melarang mereka menjadi caleg dengan alasan pernah terlibat kasus korupsi. Tambahan lagi, hak politik mereka bahkan dijamin oleh konstitusi. "Ini adalah soal penegakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang," tutur Abhan.

BACA JUGA: Putusan Mahkamah Agung: Eks Napi Korupsi Boleh Nyaleg

MA akhirnya mengeluarkan putusan terkait uji materi atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Dalam putusannya tersebut, MA membolehkan mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual, bandar narkoba menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Abdullah, membenarkan judicial review atas PKPU Nomor 20/2018 telah diputuskan pada Kamis (13/9/2018) kemarin. “Iya, jadi peraturan KPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, Undang-undang Pemilu tentunya,” ujar Abdullah kepada iNews.id, Jumat (14/9/2018).

Majelis yang memeriksa permohonan uji materi PKPU tersebut terdiri atas tiga hakim agung yakni Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi. Uji materi itu sendiri dimohonkan Wa Ode Nurhayati, Muhammad Taufik, dan lain-lain, melalui nomor perkara 45 P/HUM/2018 dengan KPU sebagai pihak termohon.

Majelis membatalkan Pasal 4 ayat 3, Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20/2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.


Editor : Kastolani Marzuki