PKS Tetap Tidak Calonkan Eks Napi Korupsi meski MA Membolehkan

Felldy Utama ยท Kamis, 15 September 2018 - 20:50 WIB
PKS Tetap Tidak Calonkan Eks Napi Korupsi meski MA Membolehkan

Ketua Bidang Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id – Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk membolehkan mantan narapidana (napi) kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019. Kendati demikian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap tidak akan mencalonkan mantan napi kasus korupsi sebagai anggota dewan.

Ketua Bidang Politik DPP PKS, Pipin Sopian, menyayangkan putusan MA terkait dibolehkannya mantan napi kasus korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual menjadi caleg. Meski begitu, dia mengaku tetap menghormati apa yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan tersebut.

Pipin mengatakan, PKS sudah memiliki sikap tegas tentang persoalan itu. Menurut dia, partainya sejak awal tidak setuju jika mantan napi korupsi menjadi caleg. Alasannya, PKS sangat menghendaki adanya perbaikan citra DPR dan DPRD di masa mendatang.

“Saat ini publik melihat fenomena banyaknya anggota dewan yang korupsi. Maka kami ingin ke depan tidak ada caleg korupsi, karena itu hanya menambah buruk citra legislatif ke depan,” ujar Pipin usai menghadiri diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk “Berebut Suara Milenial” di Jakarta, Sabtu (15/9/2018).

Dia mengatakan, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap ingin mempertahankan peraturan tentang larangan nyaleg bagi mantan terpidana kasus korupsi, lembaga itu sebenarnya masih memiliki hak untuk melakukan peninjauan kembali (PK) di MA. Akan tetapi, dia memandang peluang itu sangat kecil mengingat kompetisi pemilu hanya tinggal beberapa bulan lagi.

BACA JUGA:

Putusan Mahkamah Agung: Eks Napi Korupsi Boleh Nyaleg

Eks Napi Korupsi Dibolehkan Nyaleg, Fahri Hamzah: Putusan MA Melegakan

Mahkamah Agung Bolehkan Eks Napi Korupsi Nyaleg, Ini Kata Bawaslu


Pipin berpendapat, yang terpenting saat ini adalah bagaimana masing-masing partai politik menyikapi putusan MA tersebut, yakni apakah tetap berkomitmen untuk tidak mencalonkan mantan napi kasus korupsi atau justru memasukkan kembali nama-nama mereka di dalam daftar caleg 2019.

“Kalau PKS memilih kebijakan di mana tidak mencalonkan para caleg napi korupsi. Kalau ada nama yang diloloskan (Bawaslu), kami sudah proses (mencoret) itu di partai,” tuturnya.

Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan putusan terkait uji materi atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam putusan tersebut, MA membolehkan mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual, bandar narkoba untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Abdullah, membenarkan judicial review atas PKPU Nomor 20/2018 telah diputuskan pada Kamis (13/9/2018) kemarin. “Iya, jadi peraturan KPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, Undang-undang Pemilu tentunya,” ujar Abdullah kepada iNews.id, Jumat (14/9/2018).

Majelis yang memeriksa permohonan uji materi PKPU tersebut terdiri atas tiga hakim agung yakni Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi. Uji materi itu sendiri dimohonkan Wa Ode Nurhayati, Muhammad Taufik, dan lain-lain, melalui nomor perkara 45 P/HUM/2018 dengan KPU sebagai pihak termohon.


Editor : Ahmad Islamy Jamil