DPR Dukung Pemerintah Naikkan PPh Impor untuk Redam Pelemahan Rupiah

Antara · Minggu, 16 September 2018 - 08:10 WIB
DPR Dukung Pemerintah Naikkan PPh Impor untuk Redam Pelemahan Rupiah

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Koran Sindo)

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah memutuskan menaikkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Regulasi itu mendapat dukungan DPR guna mengendalikan arus impor di tengah gejolak pelemahan nilai tukar rupiah, sekaligus menjadi stimulus industri dalam negeri.

“Kebijakan pengendalian impor tidak salah dalam situasi gejolak nilai tukar mata uang dan nilai tukar rupiah menjadi melemah,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis, Minggu (16/9/2018).

Menurut politikus yang akrab disapa Bamsoet itu, pimpinan DPR memahami kebijakan pemerintah tersebut dilakukan ketika durasi gejolak nilai tukar rupiah atau penguatan nilai tukar dolar AS, masih sulit diprediksi.

“Pengendalian impor bukan kebijakan yang salah. Karena itu, pimpinan DPR mendukung dan sepakat dengan keputusan pemerintah,” ujar dia.

Pimpinan DPR, menurut Bamsoet, mendorong tim ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia agar terus mengkreasikan penyesuaian kebijakan untuk menanggapi ketidakastian global saat ini. Bagaimana pun, lanjut Bamsoet, ketahanan ekonomi nasional sedang diuji, sehingga dibutuhkan penyesuaian kebijakan.

BACA JUGA: Apindo Sebut Pelemahan Rupiah Bikin Dunia Usaha Tak Nyaman

Kondisi sekarang faktanya, Indonesia bersama banyak negara lain sedang menghadapi ketidakseimbangan atau disequilibrium baru, yang dipicu oleh gejolak nilai tukar valuta dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Untuk mereduksi ekses dari ketidakseimbangan baru itu, menurut dia, Indonesia harus melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi.

“Jika penyesuaian tidak segera dilakukan, Indonesia justru akan terlihat konyol. Sebab ketidakseimbangan baru itu akan menghadirkan beberapa dampak, langsung maupun tak langsung akan membuat banyak orang tidak nyaman,” tutur Bamsoet.

Kendati demikian, Bamsoet tetap berpesan,  setiap penyesuaian kebijakan hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat, guna menghindari salah persepsi. Misalnya, pemerintah harus tetap mengkalkulasi kebutuhan konsumsi masyarakat serta menjaga kebutuhan dan keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri.

Sebagai contoh, pemerintah tetap harus mengimpor komoditi pangan secara regular yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan melaksanakan kewajiban bayar atas utang luar negeri, serta menjaga aktivitas industri dan produksi, impor komponen barang modal harus bisa diatur sedemikian rupa.

“Karena terjadi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah, nilai belanja impor oleh pemerintah dan swasta tentu saja mengalami pembengkakan,” ucap dia.

Bamsoet menuturkan, pemerintah wajib terus berani mengkreasikan penyesuaian kebijakan agar negara tetap mampu melayani masyarakat. Namun di sisi lain, keuangan negara juga tetap dalam kondisi sehat dan terkendali.

“DPR berharap pemerintah tidak ragu untuk melakukan penyesuaian lainnya, kalau memang penyesuaian itu sangat diperlukan dan tak terhindarkan,” kata Bamsoet.


Editor : Khoiril Tri Hatnanto