Polemik Harga BBM, Komunikasi Internal Pemerintah Dinilai Buruk

Felldy Utama ยท Sabtu, 13 Oktober 2018 - 17:21 WIB
Polemik Harga BBM, Komunikasi Internal Pemerintah Dinilai Buruk

Ilustrasi, rapat kanbinet di Istana Negara. (Foto: Koran Sindo).

Facebook Social Media Twitter Social Media Google+ Social Media Whatsapp Social Media

JAKARTA, iNews.id - Komunikasi di internal pemerintah dinilai buruk. Salah satu indikasinya, tidak kompak dalam kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Politikus Partai Gerindra, Kardaya Wanika mengingatkan, pemerintah seharusnya memberikan informasi satu arah kepada publik dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Bukan dua arah seperti pembatalan kenaikan harga BBM jenis premium beberapa waktu lalu.

"Saya lihat yang lalu menteri ESDM mengumumkan sesuai arahan Bapak Presiden premium mau dinaikan. Lalu berikutnya ada juga rilis dari Kementerian BUMN yang isinya atas instruksi Presiden tidak jadi, ini buat bingung," ujar Kardaya dalam acara diskusi Polemik Radio MNC Trijaya Network bertajuk, BBM dan Situasi Kita di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

BACA JUGA:

Menteri Rini yang Minta Jonan Tunda Kenaikan Harga Premium

Pemerintah Naikkan Harga BBM Premium Rp550 Jadi Rp7.000 per Liter

Pada kesempatan itu dia juga mengkritisi adanya monopoli dalam menentukan harga BBM. Menaikkan harga BBM seharusnya mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Namun, saat ini harga BBM di Indonesia bisa ditentukan oleh pihak swasta. Misalnya, kata dia, Shell menetapkan harga sendiri tanpa persetujuan dari pemerintah.

"Ini tidak sesuai dengan Undang-Undnag Migas yang sudah di lakukan perubahan Mahkamah Konstitusi (MK). Mengatur harga BBM di tetapkan oleh pemerintah atas hasil rapat koordinasi menteri," ucapnya.


Editor : Kurnia Illahi