Sandi Batal Jadi Pembicara Diskusi Ekonomi Mahasiswa Riau, Ada Apa?

Felldy Utama ยท Sabtu, 13 Oktober 2018 - 13:58 WIB
Sandi Batal Jadi Pembicara Diskusi Ekonomi Mahasiswa Riau, Ada Apa?

Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno (empat dari kanan) mengikuti acara diskusi ekonomi dan kewirausahaan yang digelar oleh mahasiswa Riau di Jakarta, Sabtu (13/10/2018). (Foto-foto: iNews.id/Felldy Utama)

Facebook Social Media Twitter Social Media Google+ Social Media Whatsapp Social Media

JAKARTA, iNews.id – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara dialog interaktif ekonomi dan kewirausahaan bersama Himpunan Mahasiswa Riau se-Jakarta di Asrama Mahasiswa Riau, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Dalam diskusi itu, Sandi sedianya menjadi salah satu pembicara.

Akan tetapi, setelah mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu tiba di lokasi, kehadirannya ternyata hanya untuk mendengarkan dialog interaktif ekonomi tersebut. Dia urung jadi pembiacara di acara itu. Apa alasannya?

Pembicara lainnya dalam diskusi ekonomi itu, Miftah N Sabri menuturkan, tempat penyelenggaraan acara tersebut merupakan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) Riau.

“Kami ada miskomunikasi ternyata asrama ini kan milik pemda. Karena beliau (Sandi) sudah terikat aturan kampanye, beliau enggak berbicara di sini. Takut ada yang salah. Jadi Bang Sandi cuma hadir aja di sini. Dia takut melanggar prinsip etika,” kata Miftah di Asrama Mahasiswa Riau, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Sabtu (13/10/2018).


Pada Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum memang diatur sejumlah larangan. Di antaranya larangan penggunaan fasilitas negara oleh pejabat negara untuk kampanye.

Bunyi aturan tersebut adalah:

1. Dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

2. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi lainnya.

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah pejabat milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.

c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BACA JUGA: Mendagri Bolehkan Kampanye di Sekolah dan Pesantren, Ini Respons KPAI


Editor : Ahmad Islamy Jamil