Perangi Konten Radikalisme, Ratusan Akun Medsos Diblokir

Dini Listiyani · Selasa, 15 Mei 2018 - 17:50 WIB

Kominfo Rudiantara memberikan keterangan terkait akun medsos yang diblokir. (Foto: iNews.id/Dini Listiyani)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan Facebook, Telegram, YouTube, dan Google untuk penanganan konten radikalisme-terorisme di media sosial (medsos). Hasil dari kerja sama tersebut, ada ratusan akun yang sudah di-take down.

Dalam kesempatan bertemu awak media, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, sudah ada banyak akun yang berasal Google, YouTube, Facebook, dan Twitter di-take down. Pemantauan ini sudah dilakukan sekitar lima hari lalu.

“Telegram ada 280 lebih yang segara langsung di-take down. Facebook dan Instagram ada sekitar 450-an dan sekitar 300 sudah di-take down,” kata Menkominfo saat ditemui iNews.id di Gedung Kominfo, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Selain di plaftform Facebook, Telegram, dan Instagram, 250-an akun YouTube yang terindikasi, sekitar 40 persen yang sudah selesai. Kemudian di Twitter, ada 60-70 dan setengahnya masih dalam pemantauan.

“Kerja sama platform, baik Facebook, Google, YouTube, dan Telegram sangat membantu. Dalam hal ini, mungkin karena jadi musuh bersama,” ujar Menkominfo.

Komitmen Facebook dan Google

Sebagai dua raksasa teknologi di dunia, Facebook dan Google berkomitmen memberantas konten buruk di platform mereka.

“Kami tidak ada ruang untuk kekerasan. Kalau kita menemukan konten yang melanggar standar komunitas kami, itu akan kami turunkan,” kata Head of Public Policy Facebook Indonesia Ruben Hattari.

Serupa dengan Facebook, Google juga berkomitmen menurunkan konten negatif dari platform-nya.

“Kami terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menghapus konten-konten yang mengarah ke terorisme, kekerasan, dan hate speech karena kami punya public policy yang kuat. Di dalam YouTube, kami tidak membolehkan konten-konten seperti itu ada dalam platform kami,” ujar Danny Ardianto, Public Policy Google Indonesia.


Editor : Tuty Ocktaviany

KOMENTAR