JAKARTA, iNews.id - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyarankan, Kementerian BUMN selaku pemegang saham untuk mengaudit penggunaan kartu kredit dewan direksi dan komisaris perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah itu.
Hal ini menyusul sanggahan dari Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga terkait limit kartu kredit yang diterima manajemen BUMN migas itu. Menurutnya, limit kartu kredit pejabat pelat merah tidak sampai miliaran rupiah.
Ahok pun mempersilakan pemegang saham menelusuri jumlah penerimaan dan pemakaian dana yang berasal dari lembaga perbankan sejak 2019-2021.
"Enggak usah diperpanjang lagi. Buka saja pemakaian kartu kredit direksi dari tahun 2019, 2020, hingga Mei 2021," kata Ahok saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (17/6/2021).
Sementara itu, Kementerian BUMN mengaku telah melakukan pemantauan langsung di sejumlah BUMN. Hasilnya, limit kartu kredit manajemen berada di kisaran Rp50-Rp100 juta.
Pemegang saham juga mendukung semua efisiensi yang dilakukan setiap BUMN. Sebab, dengan efisiensi tersebut membuat perseroan dapat mengoptimalkan capital expenditure (capex) atau belanja modal dan operating expenditure (opex) atau biaya operasional.