JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara mengenai kritik yang disampaikan Amerika Serikat (AS) terkait sistem pembayaran QRIS dan GPN. Pihaknya menjelaskan sangat terbuka dengan operator luar negeri.
Airlangga menyampaikan bahwa dalam hal ini, Indonesia terbuka untuk para operator luar negeri termasuk Mastercard dan VISA. Untuk sektor kartu kredit Airlangga menyebut tidak ada perubahan, sedangkan untuk sektor gateway payment, para operator terbuka untuk masuk di dalam front end.
“Terkait dengan QRIS atau GPN, Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri, termasuk Master atau Visa,” ucap dia dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (25/4).
“Jadi ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” tutur Airlangga.
Sebagai informasi, pemerintah AS menilai kebijakan ini memberi keunggulan bagi pelaku usaha dalam negeri dan membatasi ruang gerak perusahaan asing, termasuk dari AS. Di mana, AS melihat keberadaan QRIS dan GPN sebagai bentuk hambatan non-tarif yang dianggap merugikan pelaku usaha Amerika.
Terkait hal ini, Bank Indonesia (BI) juga telah memberikan respons. BI menegaskan, kerja sama dalam sistem pembayaran antarnegara sangat bergantung pada kesiapan masing-masing pihak.
Padahal, BI tidak membeda-bedakan negara mana pun dalam kerja sama sistem pembayaran. Artinya, BI terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan negara mana pun, termasuk AS, apabila kedua pihak sama-sama siap.