JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor diduga berasal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebocoran data ini bakal memberi dampak ke banyak sektor.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, kebocoran data tersebut menjadi awal kebocoran informasi pribadi milik masyarakat sipil dan birokrasi, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI. Sebab, mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan banyak dan rinci, artinya data itu pasti punya data kesehatan pribadi, upah, semuanya ada. Ini berdampak pada banyak hal. Ini bisa disekripsikan TNI kita yang sakit berapa orang, polisi kita berapa orang karena mereka punya banyak data," kata Timboel saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (24/5/2021).
Sebagai institusi publik, BPJS Kesehatan mengelola data rinci. Itu karena menyangkut tugas pelayanan BPJS Kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Adapun jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini tercatat sebanyak 222,4 juta orang atau sekitar 82,37 persen dari total penduduk Indonesia.
Sementara data-data yang dikelola BPJS Kesehatan, di antaranya nama, alamat, tempat tanggal lahir, NIK, nama keluarga dalam satu KK, upah bagi peserta penerima upah, nomor rekening peserta bukan penerima upah hingga sidik jari.