JAKARTA, iNews.id - Kementerian BUMN berencana membentuk subholding pelayanan atau ritel dan subholding pembangkit listrik di PT PLN (Persero). Hal ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih pembangkit listrik dan batu bara hingga mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, Menteri BUMN Erick Thohir belum membocorkan kapan subholding PLN tersebut mulai dibentuk dan diresmikan. Menurutnya, aksi ini telah dimulai dengan adanya jabatan baru di PLN yaitu Direktur Pemasaran.
"Kami punya visi akan membentuk subholding, kalau kita ingat ini pertama kalinya PLN memiliki Direktur Pemasaran, nanti akan kami melakukan subholding supaya pelayanan kepada masyarakat harus benar," ujar Erick di Kementerian BUMN, Kamis (6/1/2022).
Erick menambahkan, subholding pembangkit memastikan adanya satu kesatuan. Namun, tetap independen. "Biar transmisi tetap, tapi untuk industri pembangkitnya bisa lebih dan harus independen, apalagi ini kesempatan kita sebagai bangsa bisa menjual listrik ke luar negeri," kata dia.
Erick memandang bahwa Indonesia memiliki kekayaan energi baru terbarukan (EBT) yang tidak dimiliki negara lain. Bahkan, beberapa negara bergantung pada ekspor batubara dari Indonesia untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Erick mengaku dirinya kerap dihubungi otoritas negara lain terkait dengan pasokan sumber daya primer tersebut. Sehingga, dia optimis subholding pembangkit akan menjadi kekuatan sendiri, bukan hanya hanya memberikan listrik kepada PLN, tapi juga bisa membuka kesempatan sebagai perusahaan yang melayani negara lain.
"Negara tetangga kita banyak yang kontak, memerlukan tambahan listrik dari negara kita tapi listrik EBT," ucap Erick.