JAKARTA, iNews.id - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah lebih memperhatikan kondisi sektor pertanian karena tantangan ke depan adalah inflasi. Menurutnya, perlu koordinasi antara holding BUMN perkebunan dan pupuk.
"Ini memang Pak Jokowi dalam 2022-2023 tidak main-main soal inflasi. Dalam pidato (Nota Keuangan dan RAPBN 2023) itu disinggung juga soal pangan terlepas dari masalah energi ini juga permasalahan soal krisis pangan," kata Bhima dalam Webinar BUMN Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional oleh MNC Portal Indonesia, Rabu (17/8/2022).
Menurutnya, perlu adanya koordinasi holding BUMN perkebunan dan holding BUMN pupuk. Ini cukup krusial, mengingat untuk menjaga pasokan pangan khususnya dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
Selain itu, juga untuk memastikan penyaluran subsidi pupuk tepat sasaran, hingga bekerja sama dengan petani untuk pengolahan pascapanen.
"Syukur-syukur sektor pertanian Indonesia masih bisa mengirim pasokan berlebih untuk menambah devisa ekspor dan membantu negara lain yang hadapi krisis pangan," ucapnya.
Sementara itu, International Rice Research Institute (IRRI) baru saja memberi sertifikat pengakuan kepada Presiden Jokowi karena Indonesia berhasil mencapai swasembada beras 2019-2021. Selain beras, menurut Bhima, masih banyak pangan potensial lainnya yang bisa di swasembadakan sekaligus mengekspor ke negara lain.