JAKARTA, iNews.id - Penanganan Covid-19 dari kesehatan sampai pemulihan ekonomi harus dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keputusan menyangkut masyarakat harus terintegrasi dan ditujukan untuk menurunkan angka terdampak Covid-19.
“Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal, intervensi berbasis lokal, sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT, RW dapat terus termonitor,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (14/9/2020).
Dalam dua pekan, lanjut Airlangga, komite akan mengoordinasikan khususnya pada delapan wilayah terdampak yang lebih besar kenaikannya. Pihaknya, menugaskan wakil komite dan kepala satgas Covid-19 untuk memonitor dan evaluasi.
“Penyerapan anggaran sebesar 34,1 persen dari pagu, dan ini secara bulan ke bulan ada kenaikan sebesar 30,9 persen. Sejak semester satu sampai dengan September, tren penyerapannya juga sudah naik,” kata Airlangga.
Presiden juga meminta agar insentif bagi sektor pariwisata dikaitkan dengan pengadaan vaksin mandiri, apabila clinical trial (uji coba klinis terhadap vaksin) sudah selesai.
“Jadi masih menunggu clinical trial, untuk selanjutnya dibuat program yang terkait dengan sektor pariwisata,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, kampanye-kampanye guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat akan terus dilakukan. "Presiden meminta kampanye 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) lebih diintensifkan ke daerah," katanya.