JAKARTA, iNews.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, Indonesia masih menggunakan perhitungan angka kemiskinan ekstrem dengan rumus 1,9 dolar AS purchasing power parity (PPP) per hari. Padahal secara global, menggunakan patokan 2,15 dolar AS PPP per hari.
"Satu PR yang saat ini sedang dihadapi oleh kita adalah mengenai metode penghitungan kemiskinan ekstrem, dan sekarang pemerintah masih menggunakan angka 1,9 dolar AS PPP," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara online di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Dia menjelaskan, jika perhitungan menggunakan 1,9 dolar AS PPP, maka jumlah masyarakat miskin ekstrem mencapai 5,8 juta yang harus dituntaskan pada tahun depan. Sementara jika perhitungan menggunakan angka 2,15 dolar AS PPP, maka jumlah masyarakat miskin ekstrem yang harus dituntaskan mencapai 6,72 juta orang hingga 2024.
"Setiap tahun mulai tahun ini, kita harus menurunkan 3,35 juta," ujar Suharso.
Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin ekstrem, di antaranya melalui bantuan sosial (bansos), pemberdayaan masyarakat miskin ekstream, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
"Bantuan sosial untuk menaikkan daya beli, kemudian pemberdayaan seperti juga yang telah kita lakukan dalam perluasan kesempatan kerja, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan," ujarnya.