JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya melaporkan temuan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp4,5 triliun atas pengelolaan proyek jalan tol. Mengenai hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan tanggapan.
Dia memastikan dana Badan Layanan Umum (BLU) pengadaan tanah senilai Rp4,5 triliun yang disebut KPK berpotensi merugikan negara akan dikembalikan bertahap paling lambat tahun depan. Dia menjelaskan, Rp4,5 triliun itu merupakan dana BLU yang digunakan oleh beberapa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk pembangunan jalan tol sebelum lahirnya Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
"Sekarang sudah ada jadwal pembayaran, itu (BUJT) sudah ada yang bayar. Nah, pada saat kajian KPK itu diminta untuk dipercepat, sampai 2024 semua sudah lunas semua Rp4,5 triliun," kata dia saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/4/2023).
Lebih lanjut dia menjelaskan, Rp4,5 triliun bukanlah potensi korupsi dari adanya proyek pembangunan jalan tol, melainkan dana talangan yang diberikan pemerintah kepada BUJT untuk pembebasan lahan. Selanjutnya BUJT yang mendapatkan dana talangan wajib mengembalikan dana BLU ke negara. Namun yang ditemukan KPK bahwa proses pengembalian dana oleh BUJT dinilai sangat lambat.
"Sampai 2024 bakal lunas semua Rp4,5 triliun, saya malu kalau ada seperti itu (tuduhan korupsi), tidak ada apa-apa, itu clear," ujar Menteri Basuki.
KPK menduga lambatnya pengembalian dana akibat tata kelola jalan tol kurang baik, mulai dari proses perencanaan, lelang, lemahnya pengawasan, dan benturan kepentingan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan, potensi kerugian puluhan miliar rupiah itu melalui pengadaan tanah yang ditalangi pemerintah, namun perjanjian untuk pengembalian uang pembebasan lahan belum dikembalikan ke negara karena lemahnya pengawasan.