JAKARTA, iNews.id - Pemerintah hingga kini belum berencana memberikan subsidi tarif untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Hal ini tentu berbeda dengan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek yang diberikan subsidi.
Menurut Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I, Kartika Wirjoatmodjo, pemerintah belum berencana merumuskan insentif tarif KCJB. Hanya saja, lelaki yang akrab dipanggil Tiko itu memandang potensi pemberian insentif bisa dilakukan tergantung pada kajian Kementerian BUMN dan Kemenhub.
"Nggak ada (subsidi tarif), sementara ini belum. Jadi kan kalau LRT memang ada Perpres-nya untuk itu, kalau KCJB so far belum ada. Tapi kita lagi diskusi dengan Kementerian Perhubungan, bagaimana skemanya," ucap Tiko saat ditemui wartawan di Kawasan JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Tak hanya subsidi tarif, pemerintah juga belum menetapkan besaran harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tiko menjelaskan penetapan harga tiket KCJB menjadi wewenang Kementerian Perhubungan dan saat ini masih dalam proses diskusi.
"Tiket terus terang belum. Itu nanti kewenangan Kementerian Perhubungan, lagi diskusi, belum finalisasi, nanti setelah selesai kita discuss," tutur dia.
Adapun, Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan uji operasional pada September 2023 mendatang. Terkait tanggal pelaksanaannya nantinya diumumkan oleh Menteri Perhubungan.
"September kita uji coba, kita belum tahu tanggalnya. Itu nanti tergantung dari Kementerian Perhubungan, bagaimana kita bisa, nanti full operation harusnya di-share, tapi kita uji coba operasi dulu September. Penguatan terus di berbagai lokasi. Termasuk Stasiun Halim, kemarin saya review udah 97 persen. Padalarang juga progres, jadi kita on track," kataTiko.