MEDAN, iNews.id - Keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi di Sumatra Utara (Sumut) berbuntut panjang. Kenaikan harga tersebut bermula saat besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di provinsi tersebut naik.
Manajemen Pertamina yang dipimpin oleh General Manager PT Pertamina MOR I-Sumbagut, Herra Indra hari ini mendatangi Kantor Pemprov Sumut. Dia disambut Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sabrina di lantai 9 yang tak lain kantor Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Usai Pemprov, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut rencananya akan memanggil manajemen Pertamina dalam waktu dekat.
"Iya benar. Akan segera kita panggil. Mungkin minggu depan. Kita ingin tahu kenapa sampai naik Rp200 per liter. Kemudian bagaimana penetapan satuan harga BBM yang dibuatnya," kata Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Dody Taher, Senin (5/4/2021).
Dody mengaku tak mengetahui secara detail standar penentuan harga BBM Pertamina. Dia memperoleh informasi awal bahwa kenaikan harga BBM di Sumut disebabkan Peraturan Gubernur terkait Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB) yang naik dari 5 persen menjadi 7,5 persen.
Kendati demikian, menurut Dody, DPRD, perlu memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang kenaikan harga BBM tersebut. "Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat umum, maka perlu disikapi dengan segera agar tidak menjadi polemik," ucapnya.