JAKARTA, iNews.id – Pemerintah tengah merencanakan program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tanpa uang muka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan itu dinilai akan berjalan mulus karena pihak perbankan dan pengembang properti memperoleh segmen pasar baru.
Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, antusiasme perbankan dan pengembang properti akan cukup besar mengingat akan memperoleh calon konsumen yang potensial.
"Konteksnya dengan KPR DP Rp0 sifatnya sih mungkin bisa saja program ini dilakukan. Karena sebetulnya problem dari pengembang itu diharapkan kepastian. Ketika program KPR DP Rp0 itu jangka panjang sehingga dia butuh kepastian. Jika target grupnya Aparatur Sipil Negara (ASN) maka kepastiannya bisa membayar meski pensiun," ujarnya ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Dengan menyasar para ASN, TNI, dan Polri maka risiko perbankan mengalami kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) pembelian rumah dalam bentuk KPR cukup kecil dibandingkan masyarakat yang berstatus informal.
"Dari sisi risiko relatif lebih kecil, karena mereka yakin ASN ini bisa cicil tiap bulan. Intinya bagi pengembang properti bagaimana bisa membayar secara continuity setelah itu keterkaitannya dengan bank-nya. Sedangkan dari perbankan itu butuh masyarakat yang pasti, artinya dengan pendapatan yang pasti sehingga dia bisa nyicil tiap bulannya," katanya.