JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus memperluas penempatan dana APBN ke perbankan sebagai bentuk bantuan likuiditas. Setelah bank BUMN, penempatan dana juga dilakukan untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penempatan dana tersebut untuk menggenjot penyaluran kredit ke sektor UMKM. Pasalnya, bisnis BPD dan BPR dekat dengan pelaku usaha informal.
"Kita juga mulai menempatkan dana tersebut di BPD, sehingga daerah-daerah, dan hingga bahkan BPR, bisa mulai melakukan penempatan dana dan mendorong kegiatan ekonomi aktif usaha-usaha, terutama menengah kecil," ujar Sri Mulyani, Jumat (24/7/2020).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu berharap, BPD dan BPR bisa menjalankan fungsi intermediasi secara maksimal. Dengan begitu, sektor riil kembali bergerak setelah terpukul pandemi Covid-19.
"Sehingga dana ini bisa betul-betul meluncur ke masyarakat, sehingga daya beli masyarakat bisa ditingkatkan atau masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa mendapat bantuan pemerintah," katanya.
Sri Mulyani menambahkan, penempatan dana pemerintah menjadi strategi agar ekonomi nasional terhindar dari resesi. Dia berharap, kebijakan itu terlihat dampaknya pada kinerja ekonomi kuartal III (Juli-September).
"Usaha kecil yang dalam kondisi omzetnya drop, dapat mendapatkan fasilitas pemerintah, dan kita juga berharap supaya dana pemerintah itu betul-betul bisa mendukung proses pemulihan," ucapnya.