JAKARTA, iNews.id – Pemerintah menegaskan, 10 persen saham milik pemerintah daerah (Pemda) di PT Freeport Indonesia tak akan membebani keuangan negara. PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Persero) akan ditugaskan mengupayakan pembiayaannya sehingga saham hasil divestasi tersebut bisa dikelola oleh Pemda Papua.
“Pengambilalihan ini tidak akan membebani APBN dan APBD. Dalam hal ini untuk Pemda Papua dan Kabupaten Mimika dan APBN tidak akan mengeluarkan uang. Prosesnya melalui korporasi yang akan dilakukan melalui Inalum,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konfrensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dalam jangka panjang, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk bersama-sama masuk menjadi pemilik 51 persen saham Freeport Indonesia.
“Di mana konsorsium PT Inalum akan pegang 41 persen dan 10 persen daerah. Kita pasti akan bekerja sama memaksimalkan kepentingan masyarakat,” ujar Budi.
Budi mengatakan, saham milik pemerintah pusat dan Pemda di Freeport Indonesia memang harus diusahakan secara bersama-sama. Jika tidak demikian, pihaknya khawatir perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu tetap menjadi pemegang saham mayoritas.
“Kalau kita tadinya masuk sendiri-sendiri, akibatnya kepemilikan masing-masing kemungkinan besar bisa lebih kecil dibandingkan kepemilikan dari Freeport Indonesia. Maka dari itu supaya total kepemilikan Indonesia tetap merupakan mayoritas kita bekerja sama dengan Pemprov, Pemkab disatukan memiliki saham Freeport Indonesia,” katanya.
Peresmian kepemilikan 10 persen saham itu ditantadatangani lewat perjanjian yang melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Papua, dan Pemkab Mimika. 10 persen saham itu merupakan bagian dari kewajiban Freeport Indonesia untuk mendivestasikan 51 persen sahamnya.