WASHINGTON, iNews.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan China telah bersepakat akan meninjau ulang serta mengevaluasi implementasi perjanjian perdagangan fase I yang ditandatangani kedua negara sejak bulan Januari 2020. Agenda tersebut akan berlangsung pada 15 Agustus 2020, di mana kedua negara akan menyampaikan pandangan masing-masing serta keluhan bersama terkait hubungan dagang yang semakin tegang dalam beberapa bulan ini.
Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Wakil Perdana Menteri China Liu He akan menjadi negosiator utama bagi kedua negara dalam pertemuan. Mereka akan berpartisipasi dalam agenda yang akan menghasilkan catatan evaluasi pelaksanaan enam bulan pertama dari perjanjian perdagangan fase I, yang mulai diaktifkan sejak 15 Februari lalu.
Dalam perjanjian perdagangan fase I, China telah berjanji untuk meningkatkan impor produk-produk dari AS senilai 200 miliar dolar AS (Rp2.915 triliun) dibandingkan kesepakatan sebelumnya pada 2017. Produk yang dimaksud adalah hasil pertanian, manufaktur, energi dan jasa dari AS.
Namun, dalam pelaksanaanya, China masih jauh dari target yang disepakati senilai 77 miliar dolar AS (Rp1.122 triliun) untuk tahun 2020. Pasalnya, perekonomiannya sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Impor produk pertanian masih harus ditingkatkan 50 persen untuk memenuhi target tahun ini sebesar 36,5 miliar dolar AS (Rp532,53 triliun).
Sedangkan untuk produk energi AS, Negeri Tirai Bambu itu baru memasok sebesar 5 persen dari total produk yang dibutuhkan untuk memenuhi target tahap pertama senilai 25,3 miliar (Rp369,12 triliun). Duta Besar China untuk AS, Cui Tiankai mengatakan, di tengah ketegangan saat ini kedua belah pihak akan tetap berhubungan secara teratur mengenai kesepakatan perdagangan itu. "Keduanya sepakat melakukan pertemuan itu, saya kira itu akan sangat positif," ujar Cui dikutip dari CNBC Rabu (5/8/2020).
Presiden AS Donald Trump sempat mengancam akan mengakhiri pakta perdagangan itu, dengan alasan penanganan China terhadap Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan sangat buruk. Ketegangan juga dipicu terkait sanksi AS atas tindakan keras keamanan China terhadap Hong Kong.