JAKARTA, iNews.id - Pengusaha meminta pemerintah membantu memberikan pesongan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini karena banyak pengusaha tidak dapat memberi pesangon saat PHK karena keuangan tidak memadai
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bob Azzam mengatakan pemerintah perlu segera mencairkan lebih cepat jaminam hari tua dan BPJS yang dikelola BPJamsostek dan BPJS agar mengurangi beban keuangan perusahaan.
"JHT dari BPJS yang bisa dicairkan, tapi karena banyak yang PHK jadi butuh waktu lama dalam proses. Di sini butuh peran negara untuk mengatasi," ujar Bob Azam saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Minggu (12/7/2020).
Dia menuturkan saat ini perusahaan perlu menyiapkan pesangon dan sebaiknya di kelola pihak ketiga. "Dan jumlahnya jangan terlalu besar sehingga mencekik kemampuan perusahaan," katanya.
Sementara Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta pemerintah juga ikut berperan dalam membantu perusahaan yang tidak bisa membayarkan pesangon. "Kami mau unsur keadilan," ujarnya.