JAKARTA, iNews.id - Defisit BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir dinilai akibat salah kelola. Oleh karena itu, perombakan manajemen perlu dilakukan untuk penyegaran sekaligus perbaikan kinerja.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, direksi BPJS Kesehatan perlu diganti karena menjadi salah satu penyebab defisit keuangan. Mereka bertanggung jawab karena tata kelola sistem yang salah.
"Menurut saya akan lebih baik apabila ada wajah-wajah baru menawarkan strategi baru untuk mengurangi masalah defisit ini. Jadi tidak bergantung kepada keputusan menteri keuangan," kata Tauhid dalam diskusi 'Mengapa Tarif BPJS Kssehatan Harus Naik?' di Cikini, Jakarta, Minggu (17/11/2019).
Tauhid mengatakan, tata kelola yang salah tersebut terlihat dari sistem rujukan dan rujuk balik yang tidak berjalan dengan baik serta biaya obat-obatan yang tidak terkontrol. Hal ini membuat biaya operasional BPJS Kesehatan membengkak.
"Memang di dalam internal sendiri ada soal tata kelola yang manajemen belum baik ya. Seperti, masih ada fraud, masalah obat, masalah rujukan," tuturnya.
Menurut Tauhid, bila masalah-masalah tersebut tak kunjung diselesaikan, maka defisit tidak akan selesai dalam waktu dekat. Masalah tersebut akan muncul meski iuran sudah dinaikkan.
"Menurut saya defisit akan masih terjadi di 2020 dan 2021," ucapnya.