JAKARTA, iNews.id - Pemerintah masih menutup rapat soal calon ibu kota pengganti Jakarta meski sejumlah syarat telah diungkap. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah spekulan memborong tanah.
"Melihat pengalaman dulu, ketika diumumkan tempatnya, orang-orang langsung beli tanah," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil di Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Dia mengatakan, kebutuhan lahan untuk ibu kota sebesar 300 ribu hektare (ha) diupayakan akan dipenuhi dari tanah negara. Hal ini menjadi salah satu syarat bagi kota yang ingin menjadi ibu kota negara, sehingga nantinya pemerintah bisa mengontrol harga tanah karena masuk bank tanah (land bank).
"Persyaratannya itu tanah negara, biar tidak besar biayanya. Kalau tanah negara, enggak ada orang bisa serbu," tuturnya.
Saat ini, kata dia, pemerintah sudah memetakan lahan yang dibutuhkan yaitu lahan yang masih berbentuk hutan, dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Kita sudah tahu, sudah ada gambarnya. Tanahnya ada, lokasi bagus. Tanah negara. Bukan tanah ATR ya. Masih tanah kehutanan," katanya.