BOGOR, iNews.id - Pemerintah tengah menyiapkan skema penyaluran dana kelurahan yang dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp3 triliun. Dana tersebut dipastikan akan disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menegaskan dana kelurahan tidak akan disalurkan oleh Kementerian PDTT.
"Kementerian Dalam Negeri dong," kata Eko di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (2/11/2018).
Kehadiran dana kelurahan dinilai akan mengambil jatah dana desa. Namun, Eko mengatakan, dana desa justru tetap naik secara nominal. Pasalnya, alokasi dana desa dalam RAPBN 2019 mencapai Rp70 triliun, naik 10 triliun dibandingkan tahun ini.
"Jadi dana desa tidak turun, tapi tetap naik," ucapnya.
Pria berusia 53 tahun ini menjelaskan, Kementerian PDTT akan mengubah arah dana desa tahun depan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya lebih banyak untuk membiayai infrastruktur desa, maka tahun depan akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Pemerintah, kata Eko, telah menggandeng Bank Dunia untuk melakukan pendampingan melalui program inovasi desa. Nantinya, inovasi ini akan ditularkan ke desa-desa lainnya. Saat ini, dia mengklaim ada 30 ribu inovasi dari desa. Inovasi tersebut akan menjadi menu yang disiapkan oleh pemerintah untuk diterapkan di desa-desa.
“Spaya tidak seperti tahun pertama menunya belum ada jadi dana desa dipakai untuk mengecat pagar, mengecat kantor. Sekarang dengan adanya menu, kita tentukan mana yang boleh mana yang tidak boleh, dan mereka bebas untuk menentukan yang ada di dalam menu tersebut,” ucapnya.