Ditelantarkan, HGU Lahan Perusahaan Garam Seluas 3.720 Hektare di NTT Dicabut

Rully Ramli
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil. (Foto: iNews.id/Rully Ramli)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) mencabut hak guna usaha (HGU) atas lahan seluas 3.720 hektare (ha) milik PT Panggung Guna Ganda Semesta (PGGS). Pencabutan tersebut karena lahan itu bermasalah.

"Lahan garam yang pertama adalah di Kupang itu ada 3.720 ha HGU yang sudah kita batalkan," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Masalah lahan tersebut dinilai cukup kompleks karena sejak HGU diterbitkan pada 1992, belum ada satupun aktivitas penambakan garam. Kondisi ini semakin rumit karena warga sekitar menempati lahan yang ditelantarkan tersebut.

Sofyan mengungkapkan, pemerintah akan "membagi" 40 persen lahan atau 1.488 hektare kepada rakyat setempat untuk diberdayakan. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan reforma agraria Presiden Joko Widodo.

Sementara 60 persen sisanya atau 2.230 ha disisihkan untuk kepentingan industri. Dia berharap, tuntasnya persoalan lahan tersebut bisa menarik investor untuk mengolah garam di Teluk Kupang.

"Jadi sekarang tanah sudah bebas tinggal bagaimana menarik industri," ucapnya.

Editor : Rahmat Fiansyah
Artikel Terkait
1 hari lalu

KPK Panggil 10 Saksi terkait Kasus Korupsi di ATR/BPN, Kakantah hingga Kakanwil

3 hari lalu

Daftar Tanah Kini Lebih Murah, 132 Kabupaten/Kota Beri Keringanan BPHTB

7 hari lalu

Hercules Penuhi Panggilan KPK, Diperiksa terkait Kasus Korupsi di ATR/BPN

16 hari lalu

KPK Evaluasi Pemanggilan Nusron Wahid usai 2 Kali Mangkir Pemeriksaan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal