JAKARTA, iNews.id - Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pembentukan dua kementerian baru yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kesepakatan tersebut dibacakan dalam sidang paripurna DPR pada Jumat pagi tadi.
Pembentukan dua kementerian baru tersebut di antaranya Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. "Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat paripurna, Jumat (9/4/2021).
Pertanyaan tersebut lantas disetujui oleh anggota-anggota fraksi yang hadir dalam forum tertinggi legislatif tersebut. Menanggapi keputusan DPR, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B Hirawan mencatat, Keberadaan Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja akan menghilangkan status Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai lembaga negara yang mengurusi bidang investasi.
Dia menilai, ada kemungkinan BKPM akan dibubarkan oleh Presiden. Sebagai gantinya, pengurusan dan pengelolaan investasi akan ditangani oleh kementerian baru tersebut.
"Nah seharusnya kalau ada Kementerian tersebut, yang paling terdampak adalah BKPM dan mungkin saja BKPM akan dibubarkan dan semua personel akan dipindahkan ke Kementerian baru itu," ujar Fajar saat dimintai pendapatnya.
Sementara ihwal urusan ketenagakerjaan, dia memandang, tupoksi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) cukup kompleks, sehingga Presiden tidak akan mengambil langkah pembubaran terhadap Kemnaker.