JAKARTA, iNews.id - Badan Anggaran DPR mengusulkan batas defisit APBN diperlebar menjadi 5 persen terhadap PDB. Usulan tersebut muncul setelah anggaran difokuskan untuk menangani wabah virus corona.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Alasannya, situasi saat ini genting dan memaksa, sehingga bisa dikeluarkan Perppu untuk memperlebar batas defisit.
Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah memang tidak memaksa defisit APBN 2020 maksimal 3 persen sesuai UU dalam situasi seperti ini.
“Fokus kita adalah membuat kesehatan rakyat terjaga dan mengurangi sekecil mungkin risiko bagi masyarakat dan dunia usaha dari kemungkinan kebangkrutan,” ujar Sri Mulyani, Selasa (24/3/2020).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memastikan defisit APBN tetap dijaga stabil sehingga tidak memberikan tekanan terhadap yield SBN. Obligasi negara diketahui saat ini tertekan setelah banyak dibuang investor asing di tengah wabah Covid-19.
Di tengah tekanan tersebut, Sri Mulyani lebih memprioritaskan pinjaman (loan) daripada surat utang (bonds). Dia mengaku terus berkomunikasi dengan Bank Dunia dan IMF untuk membuka opsi pinjaman lebih luas.
“Untuk melihat pilihan financing terbaik agar Indonesia bisa merespon dengan biaya dan risiko sekecil mungkin,” kata Sri Mulyani.