JAKARTA, iNews.id - Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Sumatera Utara (Sumut) per 1 April 2021 naik sebesar Rp200 per liter. Kenaikan harga tersebut menimbulkan silang pendapat antara Pemprov Sumut dan PT Pertamina (Persero).
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menilai, Pertamina bertindak salah dengan menaikkan harga BBM nonsubsidi. Sementara, perusahaan pelat merah minyak dan gas bumi (migas) nasional tersebut menjelaskan, kenaikan itu terjadi akibat meningkatnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) oleh pemerintah setempat.
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria meluruskan pandangan Gubernur Edy. Dia menyebut, kenaikan harga BBM tidak ada kaitannya dengan Pergub terkait PBBKB yang diterbitkannya.
Sofyano menegaskan, kenaikan PBBKB di suatu daerah secara otomatis akan membuat harga BBM di wilayah tersebut naik, baik BBM bersubsidi maupun nonsubsidi. Pasalnya, PBBKB merupakan salah satu komponen dari harga BBM.
"Ketika Pemda sebagai pihak yang berwenang menetapkan besaran PBBKB dan membuat keputusan menaikkan besaran PBBKB tersebut, maka otomatis hal ini akan berpengaruh terhadap terkoreksi naiknya harga jual BBM, baik subsidi ataupun nonsubsidi. Pada dasarnya PBBKB dipungut dari pembeli BBM," ujar Sofyano di Jakarta, Minggu (4/4/2021).
Diketahui, dalam Pergub Sumut yang diteken Edy Rahmayadi, PBBKB dinaikkan dari 5 persen menjadi 7,5 persen. Sedangkan untuk tarif PBBKB Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Premium dan Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Bio Solar tidak mengalami perubahan.
Mengikuti Pergub tersebut, Pertamina pun secara resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi di wilayah Sumut mulai 1 April 2021.