JAKARTA, iNews.id - Istana angkat bicara soal polemik impor beras di internal pemerintah meski kebijakan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn.) Moeldoko mengatakan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso akan segera dipanggil Menko Darmin untuk menyelesaikan polemik ini. Yang jelas, kata dia, saat itu pemerintah harus mengimpor beras.
"Sampai dengan 2015, Indonesia masih impor, waktu itu kurang lebih 1,5 (juta ton). Bagaimana perkembangan ke sini, secara realita kita memang masih perlu impor," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Moeldoko yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu mengatakan, produksi beras tidak cukup memenuhi kebutuhan lantaran lahan untuk menanam padi berkurang. Dia menyebut, lahan padi berkurang 24 persen dalam beberapa tahun terakhir karena dikonversi menjadi lahan perumahan dan infrastruktur.
"Jadi memang secara alami ada penyusutan pembangunan jalan tol, kawasan-kawasan industri yang dibuka, kawasan perumahan yang berkembang dengan cepat. Itu mengurangi tanah-tanah itu," jelasnya.
Mantan Panglima TNI itu menilai selain terbatasnya lahan pertanian, faktor cuaca, dan hama juga sangat memengaruhi produktivitas beras nasional, sehingga impor tidak terelakkan.
"Sehingga memang kita masih memerlukan impor. (Tapi) impor tidak boleh pada saat petani lagi mau panen, jadi kalau impor pas petani mau panen, saya sebagai ketua HKTI juga marah dong, saya memperjuangkan petani saya," kata Moeldoko. (Fakhrizal Fakhri)