JAKARTA, iNews.id - Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pembentukan dua kementerian baru yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kesepakatan tersebut dibacakan dalam sidang paripurna DPR pada Jumat pagi tadi.
Pembentukan tersebut itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.
Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa mengatakan, Kementerian Investasi itu merupakan kewenangan dari Jokowi.
"Terkait kementerian investasi, hal tersebut merupakan kewenangan bapak presiden dan BKPM dalam posisi mengikuti arahan bapak Presiden Jokowi," ujar dia kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (9/4/2021).
Kemudian, lanjut dia, mengenai kewenangan, peran, dan fungsi BKPM dan kementerian investasi tentu akan dijelaskan lebih detail dalam waktu dekat dan bukan kapasitas BKPM untuk menjelaskan.
"Namun BKPM tentu siap menjalankan apapun yang diputuskan dan diarahkan bapak Presiden Jokowi," katanya.
Adapun persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan parlemen.