JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen agar permasalahan truk kelebihan muatan dan dimensi atau over dimension over-loading (ODOL) selesai pada 2023. Hal ini karena truk ODOL berdampak terhadap infrastruktur dan keselamatan.
Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan, pelaksanaan ODOL sudah dilakukan sejak 2017 namun asosiasi meminta penundaan ke tahun 2018. "Di tahun 2018, ada kesepakatan antara kementerian dan lembaga serta asosiasi untuk penanganan ODOL dan dilakukan sosialisasi," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/4/2021).
Kemudian pada 2020 telah dilakukan rapat antara Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menperin, Korlantas Polri dan Asosiasi Industri dengan menghasilkan kesepakatan bebas ODOL pada tahun 2023. Saat ini, pelaksanaan bebas ODOL mulai diterapkan di Tol Jakarta-Bandung, pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.
Pada 2021, penerapan ODOL akan dilakukan pembentukan jaringan lintas logistik dan pengembangan sistem e-inforcement, integrasi sistem, pembentukan Database Bank Pengemudi, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, serta MoU Menteri Perhubungan, Menteri Perindustri, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan dengan Kapolri.