JAKARTA, iNews.id - Pemindahan ibu kota ke luar Jawa diperkirakan membutuhkan biaya ratusan triliun. Dengan demikian, sulit bagi APBN untuk membiayai proses pemindahan dalam satu tahun anggaran.
Dia mengatakan, para menterinya sudah menghitung kebutuhan untuk mengembangkan sebuah kota menjadi pusat pemerintahan. Dari segi anggaran, kata Jokowi, APBN cukup siap asal dibuat skema tahun jamak (multiyears).
Dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp300-400 triilun, maka setiap tahun bisa dialokasikan dari APBN sekitar Rp30-40 triliun dalam kurun waktu 10 tahun. Meski begitu, mantan gubernur DKI Jakarta itu akan mencari cara supaya biaya pemindahan ibu kota tidak terlalu membebani APBN.
"Akan kita cari skema khusus sehingga nantinya ibu kota jadi tetapi APBN tidak terbebani,” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menyebut, berdasarkan kajian yang dilakukan, ada dua skenario pemindahan ibu kota yang berpengaruh nantinya kepada biaya.
Skenario pertama, pengembangan ibu kota dengan lahan 40 ribu hektare (ha) membutuhkan dana Rp466 triliun. Skenario tersebut memperhitungkan migrasi seluruh PNS dan TNI/Polri di tingkat pusat sebanyak 1,5 juta orang.
Skenario kedua, kata Bambang, pengembangan ibu kota dengan lahan 30 ribu ha dengan anggaran Rp323 triliun. Skenario ini hanya memindahkan sekitar separuh dari PNS dan TNI/Polri sebanyak 870 ribu orang.